Slawi – Plt. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Dan Pertanahan bersama Asisten II Sekretaris Daerah dan Kalak BPBD Kabupaten Tegal dampingi Dirjen Prasarana Strategis meninjau progres pembangunan Hunian Sementara (Huntara) Tahap I di Desa Padasari pada Rabu (11/02/2026).
Plt. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tegal, Nurhapid Junaedi, mengatakan percepatan pembangunan huntara terus dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan penanganan cepat bagi masyarakat terdampak bencana.
“Pemerintah daerah berkomitmen mempercepat pembangunan huntara agar warga terdampak tidak terlalu lama berada di pengungsian. Target kami jelas, sebelum Lebaran masyarakat sudah bisa menempati huntara tahap pertama,” tegas Nurhapid.
Ia menjelaskan, pembangunan huntara tahap I dilakukan di tanah kas Desa Capar dengan luas sekitar 4,7 hektare yang telah disiapkan sebagai kawasan hunian sementara bagi warga terdampak bencana. Sementara itu, pembangunan tahap kedua akan dilanjutkan di lokasi yang sama setelah tahap pertama selesai, dengan total luas lahan sekitar 12 hektare.
Para calon penerima hunian sementara telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Tegal Nomor 100.3.3.2/273 Tahun 2026 tertanggal 9 Maret 2026 yang memuat daftar warga terdampak bencana tanah bergerak di Desa Padasari.
Proyek pembangunan hunian sementara tersebut dikerjakan oleh PT Wijaya Karya (WIKA) dengan dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Menurutnya, hasil koordinasi dilapangan bersama Dirjen Prasarana strategis, Bisma Staniarto, bahwa pihaknya optimis pembangunan huntara berjalan sesuai dengan target penyelesaian yang telah direncanakan jika tidak ada kendala.
“Koordinasi dengan pemerintah pusat terus kami lakukan agar percepatan pembangunan berjalan optimal. Dari hasil koordinasi dengan Dirjen Prasarana Strategis, progres pembangunan masih sesuai target yang telah ditetapkan,” ujarnya.
Di lapangan, proses pembangunan masih menghadapi sejumlah tantangan, di antaranya kondisi cuaca ekstrem yang kerap terjadi dalam beberapa waktu terakhir sehingga mempengaruhi proses pekerjaan.
Selain faktor cuaca, kondisi tanah di lokasi pembangunan juga memerlukan penanganan teknis khusus karena sebagian area memiliki struktur tanah yang relatif labil dan rawan longsor.
“Memang ada kendala cuaca dan kondisi tanah di lokasi pembangunan. Namun secara teknis hal tersebut sudah diantisipasi agar pembangunan tetap berjalan dan target penyelesaian bisa tercapai.” tambahnya.
Melalui percepatan pembangunan hunian sementara ini, pemerintah berharap masyarakat terdampak bencana tanah bergerak di Desa Padasari dapat segera menempati hunian yang lebih aman dan layak sambil menunggu penanganan hunian permanen.
Leave a Reply