Disperkim Tindaklanjuti Hasil Rapat Sinkronisasi Usulan Program Listrik Perdesaan

Slawi – Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan menindaklanjuti hasil rapat sinkronisasi usulan Program Listrik Perdesaan Tahun 2026 yang digelar di Kantor PT. PLN (Persero) UID Jawa Tengah, Semarang, dengan mengundang seluruh Camat se – Kabupaten Tegal dan Instansi terkait pada Kamis (02/10/2026) di Gedung B.

Rapat tersebut menjadi bagian dari upaya sinkronisasi dan pemutakhiran kebutuhan Program Listrik Perdesaan, khususnya dalam rangka mendukung pemerataan akses listrik bagi masyarakat serta peningkatan kualitas pelayanan dasar di kawasan perdesaan yang sudah diusulkan kepada Kementrian ESDM melalui Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah.

Sebagai tindak lanjut hasil rapat di PT. PLN (Persero) UID Jawa Tengah di Semarang, Dinas Perkim meminta kepada pihak kecamatan dibantu oleh desa – desa yang sudah mengusulkan untuk melakukan pendataan berupa data titik koordinat lokasi, dukuh yang diusulkan dan panjang jaringan yang dibutuhkan sampai ke rumah penerima listrik terjauh, dan pendataan usulan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan pemasangan listrik baru mendasari data yang sudah diunggah pada usulan yang sudah disampaikan.

Pendataan dan penyampaian usulan dari Kecamatan dan Desa diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi dan kebutuhan masyarakat di lapangan. Data tersebut selanjutnya akan menjadi bahan dalam proses sinkronisasi dan pengusulan program kelistrikan kepada pihak terkait.

Melalui koordinasi antara Pemerintah Daerah, Kecamatan, dan PT. PLN (Persero), diharapkan program listrik perdesaan Tahun 2026 dapat dilaksanakan secara tepat sasaran dan mampu mendukung terwujudnya pemerataan akses listrik bagi masyarakat, khususnya di wilayah yang masih membutuhkan peningkatan pelayanan jaringan listrik.

Dinas Perkim juga mengimbau kepada Kecamatan untuk menyampaikan usulan berdasarkan hasil verifikasi kondisi di lapangan, sehingga program yang diusulkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan daerah.